Belanja Sisa UP dan GU Dispora Musi Rawas Tahun 2024 Sebesar Rp186 Juta Tanpa Pertanggungjawaban dan Dukungan Dokumen Tak Memadai, Ini Temuan BPK Musi RawasOktober 4, 2025Oktober 4, 2025
Biaya Pemeliharaan Mobil Dinas di Setda Muratara Rp1,03 Miliar, BPK Temukan Potensi Kerugian Daerah dan Harus Dikembalikan MurataraSeptember 13, 2025
BPK Temukan Pengadaan Akomodasi POPNAS Sumsel 2023 Dilakukan Tak Sesuai Ketentuan, Lebih Bayar Harus Dikembalikan NewsAgustus 22, 2025September 13, 2025
Dua Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas PUBMTR Sumsel Tak Sesuai Ketentuan, BPK Sebut Membebani Keuangan Daerah NewsAgustus 21, 2025Agustus 22, 2025
Dua SKPD Pemprov Sumsel Tahun 2023 Lebih Bayar Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Ratusan Juta NewsAgustus 19, 2025Agustus 19, 2025
7 SKPD Pemprov Sumsel Lebih Bayar Honorarium Rp1,4 Miliar karena Tak Sesuai Perpres 33 Tahun 2020, Ini Telaah BPK NewsAgustus 18, 2025Agustus 19, 2025
Dinas PKP dan BPBD Sumsel Lebih Bayar Rp2,1 Miliar pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Berikut Uraiannya NewsAgustus 16, 2025Agustus 18, 2025
Realisasi Belanja Suku Cadang 3 SKPD Pemprov Sumsel Lebih Bayar Rp342 Juta, Sebagian Sudah Ada Pengembalian NewsAgustus 16, 2025Agustus 18, 2025
Belanja BBM dan Pelumas Randis Setda Sumsel Dianggap BPK Tak Wajar, Lebih Bayar Rp1,3 Miliar Walau Sudah Dikembalikan NewsAgustus 16, 2025Agustus 18, 2025
Sekda Sumsel Kurang Cermat, Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang/Jasa dan Modal pada 18 SKPD Tak Sesuai SAP NewsAgustus 16, 2025Agustus 16, 2025
